Dlm Perkara Tindak Pidana Korupsi Pasca Perma Ri No 13 Tahun 2016 Kristian Primary Author mixed material bibliography JAKARTA Sinar Grafika 2018 id Indonesia

Teks Book

xii ; 237 Hal. ; 15X21cm Buku ini membahas mengenai beberapa hal berikut ini: 1. Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan. 2. Bentuk Tindak Pidana Korupsi yang dapat dilakukan oleh Korporasi. 3. Kapan dan dalam hal bagaimana suatu Tindak Pidana Korupsi dikategorikan sebagai Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Korporasi. 4. Hukum Acara Pidana yang mengatur Korporasi sebagai subjek Hukum dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. 5. Pihak yang menanggung pertanggungjawaban pidana atas tindak korupsi yang dilakukan oleh korporasi. 6. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi & Sanksi Pidana yang diancamkan. 7. Penjatuhan Pidana bagi Korporasi harus bersifat Ultimum Remedium (upaya terakhir). 8. Hal-hal lain yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016. Buku ini diharapkan dapat berguna bagi para teoretis Hukum dan Praktisi Hukum terkait dengan penerapan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pasca Terbitnya PERMA RI No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Buku ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam rangka pembaruan dan penyempurnaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. korupsi 345 9789790077591 Catholic University of De La Salle Manado Welcome to De La Salle Library 345/Kri s LIB00031596 Main Library Hukum 345/Kri s LIB00031597 Main Library Hukum 345/Kri s Sistem_Pertanggungjawaban_Pidana_Korporas.jpg.jpg 14142 2024-01-30 10:06:42 2024-01-30 10:08:45 machine generated